Penggunaan E-Planning untuk Antisipasi Kecurangan
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), akan terus mengawal dan menyisir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016. Dirinya tak mau kecolongan lagi dalam pembahasan tersebut. Kali ini penggunaan anggaran menggunakan e-planning terus dikawal sebelum dicetak dan diserahkan kepada DPRD DKI Jakarta. Bahkan Basuki menyisir sendiri anggaran yang tidak masuk akal sejak Rabu (18/11) lalu.
Bisa ketauan siapa yang curang. Kalau itu bahan dicetak dari excel, bukan dari e-planning atau e-budgeting, pastu terjadi perbedaan
Basuki yakin dengan menggunakan e-planning bisa mengetahui oknum yang melakukan kecurangan. "Bisa ketahuan siapa yang curang. Kalau itu bahan dicetak dari excel, bukan dari e-planning atau e-budgeting, pasti terjadi perbedaan," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/11).
Basuki juga tidak ingin mengulangi kesalahan sebelumnya, dimana adanya perbedaan dokumen antara eksekutif dengan legislatif. "Nanti ngaku-ngaku lagi, ini yang asli, ini yang nggak asli. Kan sudah kejadian 2015, ini versi yang benar, versi saya yang salah," ucapnya.
Basuki Setuju Usulan KUA-PPAS DinkesOrang nomor satu di Ibukota ini pun mulai mencurigai proses e-budgeting yang tidak dilakukan dengan baik. Sehingga dirinya memutuskan untuk melakukan penyisiran anggaran di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Nah, ini lebih pintar lagi. Kali ini, dia ngakunya kan e-budgeting, padahal prosesnya bukan e-budgeting. Makanya hari ini saya sisir," katanya.
Basuki menegaskan baru akan mengirim dokumen kepada DPRD DKI setelah selesai menyisir anggaran. Dari penyisiran yang dilakukan beberapa kegiatan dipangkas anggarannya dan dihilangkan. "Kalau nggak sampai selesai sisir, saya nggak mau kirim," ujarnya.
Menurut Basuki, masih ada penggelembungan anggaran yang ditemuinya. Misalnya untuk pembelian alat tulis kantor (ATK), anggaran Festival Kota Tua, serta pembayaran untuk tenaga ahli. "Nah ini mesti kami potong," tegasnya.
